2010 Daerah Dapat Jatah Rp 322,423 Triliun

gedung-dpr
Jakarta – Pemerintah dan DPR sepakat menentukan besaran alokasi dana transfer ke daerah pada Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 sebesar Rp 322,423 triliun.

Demikian laporan hasil keputusan rapat Panitia Anggaran DPR dengan pemerintah untuk RAPBN 2010 yang dikutip detikFinance , Sabtu (19/9/2009).

Secara umum arah kebijakan transfer ke daerah tahun 2010 adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, mendukung kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah, meningkatkan kemampuan akses publik terhadap sarana dan prasarana sosial ekonomi dasar di daerah, dan pengurangan kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

Selain itu, transfer dana ini juga digunakan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah, meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur, serta mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro.

Panitia Anggaran DPR berpandangan arah kebijakan transfer ke daerah tahun 2010 adalah tetap untuk mendukung program prioritas nasional dengan tetap menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Transfer ke daerah ini terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Untuk Dana Perimbangan tahun 2010, disepakati sebesar Rp 303,883 triliun yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 81,404 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 203,485 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 21,133 triliun.

Untuk Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian dalam tahun 2010 sebesar Rp 18,539 triliun dengan alokasi dana untuk Dana Otonomi Khusus sebesar Rp 9,099 triliun dan Dana Penyesuaian sebesar Rp 7,3 triliun.

Selain dana tersebut, pemerintah pusat juga akan memberikan transfer dana kepada daerah dalam bentuk dana hibah.

Dana ini diberikan kepada daerah yang memenuhi kategori sebagai daerah yang memiliki Kapasitas Fiskal Daerah di bawah rata-rata nasional dan Indeks Pembangunan Manusia di atas rata-rata nasional, dan/atau diaktegorikan sebagai daerah yang memenuhi syarat kriteria kewiayahan.

Dana Hibah tidak akan diberikan kepada daerah yang memiliki kategori sebagai daerah dengan pengelola pemerintahan yang buruk dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-nya memperoleh opini Tidak Wajar (Adversed ) pada tahun anggaran 2007 dan 2008 dari BPK.

Dana Hibah akan dialokasikan untuk belanja modal pada semua sektor pembangunan, kecuali sektor pendidikan baik dalam arti luas maupun terbatas. (nia/dnl)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: