Pengaplingan Laut Perlukah?

Selasa, 1 September 2009 | 11:16 WIB
oleh: BM Lukita Grahadyarini

KOMPAS.com – Dunia perikanan Indonesia kini dikejutkan dengan rencana pemerintah untuk menerapkan kluster perikanan tangkap mulai tahun 2011. Kluster yang membagi perairan dalam kapling-kapling itu diserahkan kepada swasta atau konsorsium pelaku usaha guna dimanfaatkan dan dikelola.

Payung hukum penerapan kluster perikanan tangkap diwadahi dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Rencananya, kluster perikanan tangkap diterapkan pada sebagian dari 11 wilayah pengelolaan perikanan pada wilayah teritorial berjarak 0 sampai 12 mil dari garis pantai hingga kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pada tahun yang bersamaan, pemerintah juga akan menerapkan hak pengusahaan perairan pesisir yang membagi perairan dalam zona-zona pemanfaatan untuk budidaya dan wisata bahari. Kedua kebijakan itu bertujuan membagi perairan dalam zona atau kapling pengelolaan atau apa pun istilahnya.

Kebijakan kluster perikanan tangkap itu melahirkan kontroversi di kalangan masyarakat, akademisi, praktisi, maupun asosiasi pengusaha.

Manajemen perizinan

Pertanyaannya, seberapa perlu kapling perairan diterapkan? Pengaplingan laut untuk perikanan tangkap sejatinya sah-sah saja diterapkan ketika kondisi nelayan sudah kuat. Hal itu menempatkan nelayan dalam posisi tawar yang memadai dalam mengelola wilayah perairan.

Kekuatan itu tecermin dari kesadaran nelayan untuk berorganisasi, independensi organisasi nelayan, serta peralatan melaut dan permodalan yang cukup.

Akan tetapi, model kuster perikanan tangkap hanya akan efektif apabila ditopang oleh industri pengolahan yang terpadu. Keterpaduan usaha perikanan tangkap dengan industri pengolahan ikan dalam satu kawasan untuk menciptakan efisiensi.

Sinergi perikanan tangkap dan industri pengolahan perlu ditopang manajemen perizinan, distribusi kapal menurut wilayah pengelolaan perikanan, persediaan kapal angkut, maupun bahan bakar minyak secara optimal.

Kenyataannya, pengorganisasian nelayan hingga kini masih lemah. Sebagian besar dari nelayan lokal di sejumlah daerah belum memiliki organisasi solid.

Nelayan bahkan hingga kini masih terbentur kendala permodalan. Data Bank Indonesia menunjukkan, alokasi kredit nelayan hanya Rp 2,08 triliun atau 0,002 persen dari total alokasi kredit usaha mikro kecil dan menengah, yakni Rp 700,8 triliun.

Sementara itu, definisi kebijakan kluster versi pemerintah masih simpang siur. Kluster sendiri dimaknai memberikan kepastian investasi bagi pelaku usaha dengan kewajiban pengusaha menggandeng nelayan lokal dalam pengelolaan kluster.

Ironisnya, asosiasi pelaku usaha dan nelayan yang akan terkena dampak kebijakan kluster perikanan tangkap hingga kini mengaku belum dilibatkan dalam perumusan kebijakan itu.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Yussuf Solichien, mengatakan, sistem kluster perikanan tangkap hanya bisa dilaksanakan jika nelayan sudah maju dan modern.

Selama kekuatan nelayan belum terwujud, pemerintah harus terlebih dulu mengoptimalkan 11 wilayah pengelolaan perikanan dengan aturan dan pengawasan yang ketat.

Dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta kilometer persegi, jumlah nelayan di Indonesia hingga tahun 2008 tercatat 2,78 juta orang dengan total armada 590.380 unit. Dari jumlah itu, 90 persennya merupakan nelayan kecil dengan bobot mati kapal di bawah 30 ton. (GT).

Sumber : Kompas Cetak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: